Pembangunan Masyarakat

Dinamika sosial mempunyai makna yang strategis dalam proses pembangunan sesuai dengan era globalisasi dan arus informasi yang semakin deras dalam puncak keunggulan budaya.Dikatakan bermakna strategis dikarenakan dinamika sosial mempunyai interelasi, interdependensi, dan korelasi yang erat dengan perkembangan budaya, pertumbuhan ekonomi, serta pembinaan politik yang bersifat integral komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu situasi ke situasi lainnya yang dinilai lebih baik (Katz dalam Moeljarto, 1987). Konsep pembangunan mempunyai kaitan erat dengan nilai, strategi, dan indikator yang sekaligus menjadi domain setiap negara berkembang. Dalam konsep pembangunan terdapat interpetasi yang secara diametric bertentangan satu sama lain, mulai dari perbedaan perpektif ontologi dan epistemology pada tingkat filsafat sampai pada tingkat empiric. Paradigma pertumbuhan sosial ekonomi ditinjau dari konsep pembangunan ‘growth paradigm’  menimbulkan kelompok negara maju dan berkembang. Untuk mengejar ketertinggalan sosial ekonominya, negara-negara berkembang menerapkan konsep paradigma pertumbuhan (growth paradigma) yang ditandai oleh meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional (gross national product). Peningkatan GNP ternyata tidak menjamin adanya pemerataan distribusi pendapatan nasional dan harapan ‘trickle down effect’.

Bahkan belum bisa mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Mengingat paradigma pertumbuhan telah menimbulkan ketimpangan yang lebih besar, maka diterapkan alternative lain, yakni konsep pembangunan dengan paradigma pertumbuhan dan pemerataan. Hasil konsep yang disebut belakangan termanifestasikan dalam perbaikan sosial ekonomi masyarakat, meskipun dikhawatirkan terjadi eksploitasi terhadap SDA yang mengancam kelangsungan pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pendekatan konsep pembangunan manusia (human development).

Kegagalan orientasi pembangunan yang berparadigma pada pertumbuhan dan pemerataan, selain karena lebih menekankan pendekatan ‘human development’ juga karena lebih menekankan model pembangunan kebutuhan dasar manusia (basic needs strategy). Kebutuhan dasar manusia mempunyai tingkatan berupa kebutuhan fisiologis, rasa aman, hubungan sosial, harga diri dan aktualisasi diri (Abraham Maslow, 1954).

Menurut Streeten (dalam Supriatna, 1997), mengatakan bahwa terjadinya perbedaan dalam menentukan kebutuhan dasar setiap negara, pada hakikatnya berdasarkan pada pendekatan tiga tujuan pokok yaitu :

1.      Terpenuhinya kebutuhan minimum keluarga untuk konsumsi, pangan, papan dan sandang

2.      Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik

3.      meningkatnya partisipasi masyarakat dalam formulasi dan implementasi program atau kebijaksanaan yang menyangkut diri masyarakat.

Pendekatan Pendidikan Peningkatan Kualitas SDM

Salah satu ciri utama negara berkembang adalah komitmen dan konsistensi mereka terhadap pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada prinsipnya merupakan perubahan sosial yang besar dari satu situasi dan situasi lain yang lebih bernilai. Perubahan sosial yang terjadi dalam system sosial harus memenuhi persyaratan fungsional yaitu :

1.      Adaptation

2.      Goal attainment

3.      Integration

4.      Latent maintenance (pemeliharaan pola)

Sistem sosial budaya menurut komponennya dapat membentuk keluarga, ekonomi, pemerintahan, agama, pendidikan dan kelas atau lapisan masyarakat. Komponen-komponen tersebut dapat dipengaruhi oleh :

1.      Ekologi, tempat dan geografi dimana masyarakat berada

2.      Demografi menyangkut populasi, susunan penduduk dan cirri-cirinya

3.      Kebudayaan, menyangkut nilai-nilai sosial, system kepercayaan dan norma-norma dalam masyarakat

4.      Kepribadian meliputi sikap mental, semangat temperamen dan cirri-ciri psikologis masyarakat

5.      Waktu, sejarah dan latar belakang masa lampau masyarakat tersebut (Slamet Margono, 1985)

Perubahan sosial acap relevan dengan perubahan ekonomi, politik dan kebudayaan, termasuk di dalamnya ileum pengatahuan dan teknologi melalui proses pendidikan secara timbale balik. Pendidikan dapat mempercepat proses perubahan dalam bidang teknologi, sosial. Ekonomi, politik dan budaya.

Fungsi, peran dan kedudukan pendidikan dalam proses transformasi sosial dalam rangka modernisasi melalui berbagai program pembanunan sosial, terutama peningkatan kualitas manusia sebagai makhluk sosial sangat startegis dan menyeluruh.

Modernisasi yang menimbulkan perubahan sosial tidak akan ber;angsung tanpa didukung oleh SDM terdidik dan berkualitas.

Skema : Pendidikan dan Teknologi dalam Perubahan Sosial

 

Sasaran Perubahan SDM sebagai Individu dan Masyarakat

                      

Pendekatan yang ditempuh kepada khalayak sasaran dalam proses perubahan sosial perlu diperhatikan.

1.    Sasaran perubahan sosial sumber daya manusia sebagai individu dapat dilakukan dengan model perubahan individu (change man strategy) atau pendekatan perubahan mandiri (self help approach). Model pendekatan tersebut beraneka ragam sesuai dengan penekanannya, antara lain :

a.       Model perubahan kebiasaan individu menurut Goodenough (1970). Perubahan ini menekankan pada kerja sama dengan agen perubahan dengan warga masyarakat agar terjadi perubahan kebiasaan, sehingga dapat merubah lingkungan masyarakat.

b.      Model perubahan tingkah laku (behavior) menurut Kuenkuel (19470. perubahan ini menekankan pada terciptanya proses belajar mengajar yang dilaksanakan pemerintah/pendidik/penyuluh/fasilitator dalam konteks sosial agar terjadi perubahan tingkah laku individu anggota masyarakat.

c.       Model reformasi menurut Neihoff (19460. model ini beranjak pada gagasan, ide atau rencana yang diperkenankan oleh pembawa inovasi (innovator) kepada masyarakat, sehingga dari interaksi tersebut terjadilah integrasi yang baru.

d.      Model orientasi proses menurut Batten (19560, penekanannya pada pentingnya perubahan sikap dan tingkah laku manusia yang pada gilirannya menggugah partisipasi warga masyarakat untuk melaksanakan pembaruan.

e.       Model pemanfaatan serentak arus komunikasi jenjang tunggal dan jenjang ganda. Model ini diadaptasikan secara menyeluruh dalam struktur sosial yang paternalistic dan mengkondisikan tumbuh berkembangnya kehidupan yang lebih demokratis.

2.    Sasaran perubahan sosial SDM dalam kelompok dan organisasi. Perubahan sosial lewat khalayak sasaran SDM dalam kelompok dan organisasi berpegang pada prinsip bahwa kehidupan sosial tidak dapat dilepaskan dari struktur dan fungsi sosial. Prinsip ini, menurut psikologis sosial berasumsi bahwa manusia cenderung hidup berkelompok, berorganisasi dan bermasyarakat melalui interaksi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan hidupnya.

3.    Perubahan sosial pada KSM Komunitas

Perubahan sosial dapat terjadi pada subsistem kepribadian (individu), sosial dan budaya, sehingga komunitas sebagai unsure dari masyarakat pun akan mengalami perubahan. Komunitas dalam kaitannya dengan perubahan sosial yang beragam dapat dipandang dari aspek mikro berupa kampong, marga, desa dan kota kecil. Sementara komunitas dilihat dari aspek makro dalam rangka perubahan sosial berupa kota besar, provinsi, bangsa dan umat manusia.

 Pembangunan Masyarakat dalam Mengatasi Kemiskinan Pedesaan

Konsep “The Good Communty and Copetency” ini mengandung sembilan nilai, yaitu :

1.      Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain secara aktif berdasarkan hubungan pribadi dan berkelompok

2.      Komunitas memiliki otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggungjawab

3.      Komunitas memiliki valibitas, yaitu kemampuan untuk memcahkan masalah sendiri

4.      Distribusi kekuasaan dilakukan secara merata, dimana setting setiap orang memiliki kesempatan yang sama, bebas memilih dan menyatakan kehendaknya

5.      kesempatan yang luas untuk setiap anggota masyarakat dalam berpartisipasi aktif bagi kepentingan bersama

6.      keberadaan komunitas memberi makna penting kepada anggotanya

7.      adanya heterogenitas dan perbedaaan pendapat

8.      pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat mungkin dan secepat mungkin bagi yang berkepentingan, dan

9.      Adanya konflik dan managing konflik

Category › kajian

Selamatkan Bumi Dengan Menanam Pohon

Selamatkan Bumi Dengan Menanam Pohon

Category ›

CLBK (CALON LAMA BERSEMI KEMBALI)

Dinamika politik lokal menjelang perhelatan Pemilukada di Kota Tasikmalaya, makin bersemarak dan dinamis, hal ini ditandai dengan munculnya nama-nama baru yang akan ikut bertarung dalam pemilukada tahun 2012. Nama- nama baru tersebut antara lain; H. Heri Hendriyana (PAN), Ust. Heri Ahmadi (PKS), Deni Romdoni (PDIP), nama-nama baru tersebut memiliki tingkat popularitas yang rendah jika dibanding dengan nama-nama lama yang pernah bersaing di Pilkada tahun 2007 lalu. Koalisi yang sudah terbangun yaitu Partai PPP, PBR, PBB dan PAN (?) sudah mengusung H. Budi Budiman untuk Cawalkot, untuk calon Wawalkot belum ada sampai saat ini. Koalisi yang dibangun oleh PDIP, Gerinda dan PKB mengusung H. Dede Sudrajat sebagai Cawalkot, untuk wakil walikota belum ditentukan karena masih dalam proses. siapa yang layak untuk mendampingi H. Dede. Pengusungan nama calon walikota seperti ; H. Budi Budiman, H. Syarif Hidayat, H. Wahyu, H. Dede Sudrajat, H. Noves dan H. Bubun, nama-nama tersebut adalah nama calon walikota/wakil walikota tahun 2007, sehingga calon-calon tersebut adalah pemain lama yang diusung kembali oleh partainya atau oleh gabungan partai, sehingga muncullah sebutan CLBK ( calon lama bersemi kembali). Menurut hemat saya clbk tidak memberikan perspektif politik baru, mengingat masyarakat kota Tasikmalaya sudah faham betul akan reputasi, latar belakang, kualitas, kapasitas dan tingkat elektabilitasnya. Oleh karena bagi CLBK perlu manuper politik baru. Bravo CLBK

Category › serba-serbi

Gerbang Desa Antara Gagasan dan kondisi faktual

Kabupaten Tasikmalaya dengan  Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015 adalah : “Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Unggul dan Mandiri Berbasis Perdesaan”, Visi tersebut ditunjang dengan 4 Misi nya, Yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah, berkualitas dan mandiri, 2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis perdesaan dengan keunggulan agribisnis, 3. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), 4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.  Untuk mewujudkan visi misi tersebut diperlukan kerja keras dari segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, salah satu usaha mempercepat proses pembangunan di wilayah ini adalah dengan Gerakan Bangun Desa atau Gerbang Desa. Nama gerbang desa bukanlah istilah baru atau bukan sesuatu konsep percepatan pembangunan yang baru. Istilah tersebut sudah banyak dipakai oleh pemerintah daerah lain, lembaga swadaya masyarakat dan lain –lain. Seperti di Bogor Gerbang Desa adalah sebuah LSM yang fokus pada (1). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, dan (2). Pemberdayaan Pemuda Desa. Gerbang Desa Hillifalago di P. Nias Sumatra, dan masih banyak nama gerbang desa di daerah-daerah lain dengan pola dan pendekatan yang berbeda. Nama gerbang sering diidentikan dengan pintu masuk suatu wilayah desa/kampung/kecamatan/kabupaten atau tempat-tempat tertentu, atau digunakan sebagai Gapura/Kaca-kaca (sunda) yang memberi ciri/tanda kepada pihak lain yang akan memasuki daerah/wilayah/kawasan yang menjadi tujuan. Gerbang  dimaknai juga sebagai pintu.

Gerbang Desa yang diusung oleh Bupati terpilih pada Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya 2011, terinspirasi oleh fakta dan data di lapangan khususnya daerah pedesaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang belum tersentuh oleh pembangunan, baik infra struktur perhubungan, perekonomian rakyat pedesaan, pendidikan, pertanian, dan sebagainya. Kondisi tersebut menyadarkan kepada kita, seluruh komponen masyarakat, aparat pemerintahan daerah/desa, dan pribadi H. UU sebagai salah seorang kandidat Bupati pada waktu itu, untuk mencanangkan program percepatan pembangunan di daerah pedesaan. Program dimaksud diberi nama Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa). Gerakan ini menjadi produk unggulan yang akan dijual pada Pemilukada 2011. Pada awalnya gerakan ini disosialisasikan dan dilakukan oleh H. UU dan sejumlah pemuka agama/masyarakat dan alumni Huda yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya,……

Sebenarnya yang melatarbelakangi gerakan-gerakan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, lebih ditekankan pada kondisi riil di berbagai daerah, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti yang dikutip oleh Warson  Mawardie  seorang Kepala Desa di Kabupaten Sumedang, ternyata sebagian besar masyarakat miskin berada di desa, oleh karena itu, pembangunan sudah sewajarnya difokuskan di desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan, Pembangunan selama ini, lebih banyak di arahkan di kota, hal ini menyebabkan aktivitas perekonomian, berpusat di kota, hal inilah yang menyebabkan terjadinya migrasi dari desa ke kota. Masyarakat desa dengan segala keterbatasan pindah ke kota mengadu nasib dan sebagian besar dari mereka menjadi persoalan besar di kota.
Disisi lain, kondisi di desa tidak tersentuh pembangunan secara utuh, infrastruktur dasar tidak terpenuhi, aktivitas ekonomi sangat rendah, peluang usaha  juga rendah, sarana pendidikan terbatas, sebagian besar baru terpenuhi untuk sekolah dasar saja, Kondisi ini menyebabkan tidak ada pilihan lain bagi masyarakat desa untuk merubah nasibnya, yaitu dengan merantau ke kota.
Pada kenyataannya, seluruh potensi sumber daya alam, sebagai raw material aktivitas penunjang perekonomian bisa dilaksanakan tanpa ada support bahan baku yang diproduksi di desa. Kondisi ini yang harus segera diselesaikan melalui strategi pembangunan desa yang tepat dan teritegrasi.
Fakta lain memperlihatkan ekploitasi sumber daya alam di desa secara besar besaran, dengan tidak mencermati daya dukung lingkungan serta tidak melibatkan masyarakat setempat, dengan alasan kemampuan rendah dari masyarakat setempat, menyebabkan kerusakan lingkungan, baik fisik maupun sosial. Kondisi lingkungan menjadi rusak, demikian juga terjadi trasformasi kultur secara negatif, sebagai akibat masuknya para pendatang baru yang menyebabkan strategi pembangunan dalam mengatasi kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutanyang secara sadar merubah pola konsumsi masyarakat dan cara-cara produksi yang tidak menunjang keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Gerakan bangun desa yang diusung H. UU mendapat repon positif dari sejumlah kalangan, baik di kalangan pemuka agama khususnya Pesantren yang berafiliasi dengan Miftahul Huda Manonjaya, kalangan pemuka masyarakat, himpunan alumni Huda, pemerintahan desa, disisi lain gerakan ini mendapatkan tantangan dari berbagai pihak terutama rival politiknya, alasannya cukup sederhana bahwa gerakan tersebut merupakan kampanye terselubung dan mencuri start. Tantangan tersebut berpengaruh terhadap implementasi gerakan bangun desa yang dicanangkan H. UU,  karena tidak semua kepala desa  dalam proses pencalonan dalam pemilukada, serta tidak semua kepala desa berafiliasi pada Partai Persatuan Pembangunan. Sehingga pada tataran operasional gerakan bangunan desa sebelum H. UU menjadi Bupati Tasikmalaya, mengalami berbagai tantangan dan hambatan, khususnya yang berhubungan kepentingan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat, pemerintahan desa, lembaga yang ada di desa, perwakilan partai politik di tingkat desa.  Gerakan yang diusung H. UU, adalah tindakan untuk membantu proses percepatan pembangunan terutama di daerah pedesaan, membangun komunikasi antara masyarakat desa dengan pemerintah daerah, membangun komunikasi politik antara rakyat dengan wakilnya di DPRD, memfasilitasi serta mengakomodir  berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Pada tahap awal gerakan ini merupakan seperangkat gagasan pembangunan desa, terutama desa-desa yang kondisi sosial ekonominya masih lemah, infra struktur di pedesaan masih lemah. Menurutnya, untuk menopang Gerbang Desa paling tidak ada lima prioritas yang musti dikedepankan, yakni: peningkatan jalan desa, Listrik Masuk Desa, irigasi dan air bersih pedesaan, telekomunikasi dan informasi masuk desa, dan peningkatan pendapatan aparatur desa.

Pilar-pilar gerbang desa seperti tersebut di atas, tidak akan berhasil jika hanya sebatas jargon politik semata, konseptualisasi tanpa makna, daya dukung sumberdaya manusia yang professional, sumber biaya yang memadai, koordinasi lintas sektoral, kerjasama komponen pemerintah daerah dengan lembaga desa dan masyarakat desa. Oleh karenanya, gerbang desa membutuhkan kerjasama dan peran aktif semua fihak serta dibutuhkan daya dukung regulasi untuk operasionalisasi gerbang desa, dalam hubungan ini gerakan bangun desa secara eksplisit disatukan dalam bentuk rencana strategis pembangunan kabupaten Tasikmalaya, atau dalam program percepatan pembangunan yang memiliki dasar hukum yang kuat, agar pada tataran operasionalnya tidak mengalami hambatan/kendala baik secara teknis administrative maupun dalam masalah politis, sehingga implementasi gerbang desa terdapat sinkronisasi dengan program-program lain di tingkat desa.

 Potensi dan peluang

Wilayah  Kabupaten Tasikmalaya dengan  luas wilayah  lebih kurang  2.712,52 km² atau 271.251,71 Ha, adalah wilayah yang sangat luas sebanding dengan luas wilayah salah satu provinsi di Indonesia yaitu DIY. Secara Administratif  kabupaten Tasikmalaya terbagi kedalam 39 Kecamatan dan 351 Desa. Secara geografis terletak antara 7⁰02’ - 7⁰50’ LS dan 109⁰97’-108⁰25’ BT, dengan batas-batas wilayah : Sebelah Utara  : Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya Sebelah Timur   : Kabupaten Ciamis, Sebelah Selatan : Samudera Indonesia, Sebelah Barat : Kabupaten Garut . Kondisi topografi Kabupaten Tasikmalaya berkisar antara 0 – 3.000 m.dpl, secara umum daerah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu bagian utara merupakan wilayah dataran tinggi dan bagian selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 m.dpl Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya beriklim  tropis, dengan temperatur rata-rata berkisar antara 20^o – 34^o C dengan kelembaban udara bervariasi antara 61% - 73%. Curah hujan rata-rata per bulan 217,195 mm, dengan jumlah hari hujan efektif sebanyak 84 hari. Wilayah Kabupaten Tasikmalaya berada pada dasar lekukan terendah dari punggung pegunungan Pulau Jawa dan Gunung Galunggung sebagai puncaknya, sehingga termasuk pada wilayah tangkapan hujan. Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS), 36 sumber mata air, 31 situ (danau kecil), bendungan 23 buah dan 368.793 m saluran pembawa air (irigasi). Potensi Hidrografi memberikan peluang yang besar sebagai modal dasar pembangunan, baik untuk keperluan air minum, irigasi, pariwisata maupun industri. Sebagai modal dasar pembangunan, potensi penduduk di Kabupaten Tasikmalaya relatif besar dengan jumlah  penduduk  1,6 juta jiwa,  potensi sumberdaya alam yang berlimpah memberikan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat kabupaten Tasikmalaya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Jika potensi sumberdaya alam di kabupaten Tasikmalaya diupayakan secara maksimal akan berdampak pada percepatan proses pembangunan desa melalui gerbang desa. Bebera jenis potensi yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya antara lain sumberdaya bahan galian/mineral, dan beberapa jenis komoditi perkebunan seperti yang dikutip dari Sumber data Dit. Sumberdaya Mineral Bandung dan sumber data  lain menyebutkan bahwa di kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi bahan galian dan mineral untuk industri yang sangat besar, seperti tersebut di bawah ini;

Tabel 1. potensi bahan galian dan mineral

No	Jenis bahan galian	Lokasi	Keterangan
1	Perlit	Karangnunggal	Cadangan belum diketahui
2	Kaolin	Karaha-Kadipaten, Padawaras, Karangnunggal	Cadangan 1.025.400 ton
3	Oniks	Ciharahas, Cigunung	Cadangan belum diketahui
4	Belerang	Kawah karaha dan gungung galunggung	Cadangan 29.675 ton (tipe sublimasi 20.000 ton, tipe endapan lumpur 9.675 ton)
5	Bentonit	Karangnunggal, Manonjaya	Cadangan  6 juta ton telah diusahakan Cadangan belum diketahui
6	Dolomit	Cibalong	Cadangan belum diketahui pasti
7	Barit	Pancatengah, dan Cineam	Cadangan belum diketahui (6 Ha di daerah Cineam dan selebihnya di daerah Pancatengah), pernah diusahakan
8	Zeolit	Karangnunggal, Cipatujah, Cikalong	Cadangan tereka 39.435.125 ton
9	Gypsum	Karngnunggal,	Cadangan belum diketahui
10	Kayu terkersikan	Cipatujah	Cadangan belum diketahui
11	Batugamping	Sukaraja, Taraju, Sodong-hilir, Salopa-Cikatomas.	Cadangan ratusan juta ton
12.	Marmer	Cigunung, Karangnunggal	Cadangan jutaan ton (di daerah Cigunung luas sebaran 50 Ha belum termasuk di daerah Karangnunggal)
13.	Kalsit	Cigunung	Cadangan belum diketahui
14.	Kalsedon dan Agat	Cikarakas, Cigunung, Pancatengah, Cipatujah	Tersebar dg cadangan cukup banyak (di daerah Cikarakas, Cigunung cadangan tereka 250.000 m3)
15.	Fosfat	Sukaraja dan Deudeul, Taraju	Cadangan belum diketahui
16.	Feldspar	Karangnunggal	Cadangan bel;um diketahui
17.	Pasir	Sekitar kawasan sayap Gn. Galunggung, Cipatujah (pasir sungai) dan daerah lainnya secara tersebar	Cadangan ratusan juta ton
18.	Andesit	Sekitar kawasan sayap Gn. Galunggung, Cipatujah (pasir sungai) dan daerah lainnya secara tersebar	Cadangan puluhan juta m3 (tersebar)
19.	Sirtu	Sekitar kawasan sayap Gn. Galunggung, Cipatujah (pasir sungai) dan daerah lainnya secara tersebar	Cadangan jutaan m3 (tersebar)
20.	Tanah liat	Tersebar di Karangnu-nggal, Bantar kalong, Cipatujah, Sukaraja, Cibeureum, Cisayong, Pagerageung	Cadangan jutaan ton. Tanah liat di daerah Cipatujah, Bantarkalong sangat baik untuk bahan baku keramik.

Sumber data : Dit. Sumberdaya Mineral, Bandung 2010

Tabel 2. Potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis	Lokasi	Kapasitas produksi
1	Karet	Salopa, Cipatujah, Jatiwaras	1.143,19 ton/tahun
2	Cengkeh	Puspahiang, Salawu, Bojonggambir	32,43 ton/tahun
3	Lada	Cipatujah, Karangnunggal, Bojonggambir	17 ton/tahun
4	Nilam	Sukaresik, Pagerageung, Sariwangi, Leuwisari	90,70 ton/tahun
5	Kelapa	Kabupaten Tasikmalaya	22.645 ton/tahun
6	Kopi		5.466 ton/tahun
7	Teh	Taraju, Bojonggambir, Sodonghilir, Salawu	10.264 ton/tahun

Sumber data : Dit. Sumberdaya Mineral, Bandung 2010

Sumberdaya alam yang dimiliki kabupaten Tasikmalaya  seperti tersebut di atas, merupakan nilai-nilai potensial daerah, nilai-nilai potensial dimaksud perlu ditumbuhkan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus sebagai sumber pendapatan asli daerah. Pendekatan kesejahteraan dari aspek geografi perlu ditunjang oleh pendekatan keamanan, pendekatan keamanan dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai potensial tersebut agar dalam eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam dilakukan secara seimbang antara peningkatan kesejahateraan rakyat dengan penggalian sumberdaya alam/lingkungan melalui kebijakan pemerintah daerah yang proporsional.  Gerakan bangun desa dalam konteks geografi/wilayah dan lingkungan perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa, perhatian dimaksudkan sebagai upaya semua pihak untuk memperhatikan faktor-faktor lingkungan alam, lingkungan manusia/masyarakat sekitar, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengelolaan lingkungan alam. Dalam pengeloaan sumberdaya alam,maka modal sosial (social capital) sangat diperlukan, modal sosial yang dimaksud antara lain; gotong royong, musyawarah, keswadayaan, kearifan local, masalah tersebut menjadi begitu  penting untuk dijadikan alasan dan acuan dasar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia dewasa ini. Lemahnya modal sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Gerakan bangun desa memberikan solusi terbaik untuk mengeleminir persoalan kehidupan masyarakat yang mulai mendapat goncangan nilai-nilai dari luar yang masuk di masyarakat desa.

Kemiskinan dan masalah pembangunan desa

            Jumlah penduduk kabupaten Tasikmalaya tahun 2010 sebanyak 1.676.544 jiwa, terdiri dari pria sebanyak 836.052 jiwa, wanita sebanyak 840.492 jiwa, dengan kepadatan 619 jiwa/km2. Jumlah penduduk yang besar dari sebuah kabupaten adalah merupakan potensi bagi daerah yang bersangkutan, namun disisi lain adalah sebuah masalah bagi pengelola pemerintah daerah. Masalah kependudukan tidak terlepas dari berapa besar angka kemiskinan, pengangguran, angka kelahiran, kematian, migrasi penduduk, tenaga kerja dan lapangan kerja, kesehatan, gizi keluarga dan segudang masalah lainnya. Hal tersebut tidak mudah bagi seorang kepala daerah untuk mengakomodir seluruh permasalahan yang dihadapi, kendatipun demikian jika segala permasalahan dihadapi dengan arif dan bijaksana, maka permasalahan tersebut lambat laun dapat diatasi dan diselesaikan. Sosok H. UU menjadi tumpuan harapan masyarakat tatar Sukapura, dengan program gerbang desanya diharapkan mampu mengatasi segala persoalan yang dihadapi sebagian besar masyarakat  yang tersebar di 351 desa. Persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan yang tersebar di desa-desa. kondisi ini menjadi pusat perhatian H. UU sekaligus pekerjaan berat untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat luas.Kemudian permasalahan yang muncul di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Tasikmalaya adalah seperti dikemukakan oleh Mawardi ; Pertama; sampai saat ini belum ada konsep/model pembangunan desa yang dapat menjadi solusi secara optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa; Kedua; pembangunan desa yang dilaksanakan bersifat sektoral, yang hanya akan memberikan solusi secara parsial  dengan waktu yang bersifat temporer, sehingga tidak ada jaminan kelangsungan program tersebut. Ketiga; sumberdaya manusia di desa-desa  baik aparat maupun masyarakatnya memberikan kontribusi besar terhadap melambatnya berbagai upaya pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri.Keempat; keterbatasan sumber dana, baik dari desa maupun dari Kabupaten, Provinsi dan Nasional, merupakan faktor lain yang menyebabkan lambatnya proses pembangunan desa. Disisi lain Anggaran yang disediakan/dialokasikan ke desa, baik dari Kabupaten, Provinsi maupun dari Nasional, cenderung bersifat project, bahkan charity, bersifat sesaat dan berdampak pada golongan tertentu saja di desa.
Kelima; perencanaan yang disusun oleh masing-masing desa,  walaupun telah melalui suatu proses yang panjang, yaitu dari Musrenbang, Musrenbangda, (Kabupaten dan Provinsi) serta Musrenbangnas, tetap tidak menujukan suatu streamline yang jelas serta tidak menujukan keterpaduan program (commited programme). bahkan pada kebanyakan kasus perencanaan, usulan dari desa sejak di awal diskusi pada Musrenbangcam, sudah banyak program pembangunan desa yang ditolak/ditunda atau perlu ditinjau ulang.Keenam; sudut pandang dari semua pihak terhadap upaya pembangunan desa masih seperti dulu, yaitu menempatkan desa sebagai suatu objek dengan klasifikasi rendah, sehingga tidak menjadi prioritas dan bersifat seperlunya saja, sehingga dengan memformulasikan suatu program yang bersifat charity, dianggap telah memberikan sesuatu manfaat yang sangat besar.Ketujuh; belum terlihat adanya suatu pemahaman yang menunjukan bahwa desa sebagai sumber utama pembangunan Nasional, sehingga desa patut menjadi sasaran utama pembangunan dan harus ditempatkan sebagai partner utama dalam sistem pembangunan Nasional.Kedelapan; persoalan ketidak jelasan kewenangan yang ada di Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional menyebabkan terdapatnya berbagai kesulitan dalam menyusun dan mengimplementasi kebijakan Pemerintah Provinsi terhadap upaya Pembangunan desa.

Category › Politik Lokal

Nilai-nilai kebangsaan

Ambon bergejolak lagi,apa pemantiknya sehingga timbul konflik antara anak bangsa ? siapa dalang dibalik semua konflik itu sampai kini tidak ada yang bisa mengungkapkan secara jelas. Terlepas dari semua pemicu konflik yang terjadi di berbagai daerah di negri tercinta ini, barangkali perlu kita renungkan bersama seluruh  komponen bangsa dan belajar dari sejarah yang mempersatukan bangsa kita. Nilai-nilai dasar kebangsaan Indonesia bersumber dari nilai-nilai budaya yang dimiliki bangsa kita, nilai-nilai budaya tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradabannya masing-masing, nilai-nilai budaya tersebut tempo doeloe dijadikan motivasi dan semangat membangun kebersamaa dan kebangsaan. Semangat kebangsaan menjadi penggerak nilai-nilai yang terdapat dalam jiwa dan ruh bangsa Indonesia. Nilai dasar kebangsaan yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa bersifat statis dan dinamis, yang dinamis terus bergerak dan menjadi pemicu, pendorong semangat kebangsaan, dan hal tersebut dijadikan nilai-nilai instrumental atau nilai prkasis yang senantiasa dapat disesuaikan dengan konteks dan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia setiap saat. Oleh sebab itu semangat kebangsaan inilah yang senantiasa harus terus menerus kita upayakan. Nilai-nilai kebangsaan yang secara umum, terdapat pula dalam nilai-nilai budaya masyarakat suku bangsa di seluruh Indonesia, hal inilah yang menjadi tali pengikat atau simpai yang menjalin persatuan dan kesatuan berbagai suku bangsa tersebut menjadi satu bangsa Indonesia. Jika kita simak berbagai pernyataan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai bapak bangsa senantiasa menggelorakan semangat kebangsaan bangsa Indonesia dengan menanamkan sejarah kebangsaan. Pertanyaannya siapa bapak bangsa sekarang ? saya tanyakan kepada rumput yang bergoyang, pada angin, pada matahari, pada bulan, pada bintang, pada alam Indonesia, semuanya membisu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan di atas ? wallohualam ....

Category › kajian