Pasar ekonomi dan pasar politik

1. Ekonomi politik baru

Pada perkembangan ilmu ekonomi politik menunjukkan gairah dan semangat baru setelah lahir dan tumbuh perspektif teori Ekonomi Politik Baru (EPB) atau The New Political Economy dalam dekade terakhir ini. Perspektif teori ini kemudian popular dengan sebutan Rational Choice (RC) dan Public Choice (PC). Perspektif baru ini berusaha untuk menjembatani ilmu ekonomi yang canggih dalam menelaah fenomena ekonomi dalam perspektif mekanisme pasar dengan fenomena-fenomena dan kelembagaan non pasar (Nonmarket Institution) pada bidang-bidang di luar ekonomi. EPB ini berbeda dengan ekonomi politik sejak kemunculannya yang hanya menjangkau fenomena dan kelembagaan ekonomi pasar.

 Dalam kontek pemilukada diberbagai daerah pendekatan ekonomi politik perlu menjadi rujukan bagi semua kontestan, mengingat Pendekatan EPB berusaha untuk memahami realitas politik dan bentuk-bentuk sikap sosial lainnya dalam kerangka analisis yang dianalogikan pada aktor individual yang rasional. Hal tersebut didasarkan pada realita kehidupan masyarakat , bahwa perilaku individu selalu berusaha untuk mencapai kepentingan-kepentingannya (interest). Dengan demikian, pendekatan EPB lebih bersifat liberal-individual, tetapi tidak berkembang tanpa memperhatikan realitas sosial yang menjadi basisnya.

Alasan tersebut didasarkan pada asumsi dasar dari pendekatan pilihan rasional (rational choice) , bahwa manusia pada dasarnya egois, rasional, dan selalu berupaya untuk memaksimumkan utilitas dan keuntungan untuk dirinya. Dalam pandangan ini, individu sebagai aktor diasumsikan mempunyai serangkaian hak milik khusus (set of properties), termasuk seperangkat selera atau preferensi tertentu terhadap semua kandidat atau kontestan dalam pemilukada. Karena hak milik tersebut, maka manusia menjadi pelaku ekonomi yang memiliki kapasitas untuk memutuskan secara rasional dalam memilih berbagai alternatif pilihan ekonomi. Cara yang rasional ini juga berlaku untuk pilihan sosial maupun politik. Dengan demikian, pendekatan ini dapat diaplikasikan untuk berbagai fenomena ekonomi maupun sosial politik, seperti sikap pemilih (voters) dalam pemilu. Pendekatan pilihan rasional ini bahkan dapat digunakan untuk mempelajari sikap pemerintah dalam proses pengambilan keputusan bagi kebijakan publik.

2. Ilmu Perilaku Ekonomi dan Politik

Teori pilihan publik juga merupakan teori perlaku yang berguna untuk memahami dan memprediksi perilaku pengusaha, birokrat, politisi dan perilaku pemilih di dalam sistem ekonomi, politik maupun proses pengambilan keputusan. Dengan teori pilihan publik ini bentuk-bentuk perilaku tersebut dapat dikenali dan diperkirakan sehingga arah proses pengambilan keputusan dapat diduga sebelumnya.  Perkiraan dan pemahaman ini dapat digunakan karena teori ini telah berhasil mendayagunakan teori ekonomi neoklasik biasa dimana produsen dan konsumen saling bertukar satu sama lain karena kepentingan yang rasional dari pihak-pihak yang terlibat tadi. Teori pilihan piblik tidak berbeda dengan perilaku produsen dan konsumen tersebut karena proses politik pada dasarnya juga pertukaran dua belah pihak dengan basis kepentingan yang rasional. Karena itu, teori pilihan publik sering juga disebut dengan teori pilihan rasional.

Teori pilihan publik merupakan aplikasi atau transformasi teori neoklasik biasa di mana kepentingan individu pelaku di dalam proses pertukaran tersebut dimodelkan dengan dimensi kolektif dalam kelembagaan bukan pasar, seperti pemilu, tawar menawar kolektif pekerja. Perlikau memaksimumkan utilitas juga dipakai sebagai dasar menjelaskan mengapa pertukaran juga terjadi dalam proses politik. Politisi harus memaksimumkan suara dan program untuk masyarakat luas agar pada masa pemilu/pemilukada dapat dipilih kembali. Sebaliknya pemilih yang mungkin juga memaksimumkan manfaat kolektif kelompoknya dalam menyalurkan aspirasi dan suara.

Individu selalu memaksimumkan kepentingan dan manfaat bagi dirinya sendiri di dalam pasar. Konsumen dengan uang terbatas mencari barang yang diperlukan dengan harga yang termurah, kualitas barang yang baik, dan seterusnya. Produsen juga memaksimumkan kepentingannya sebagai produsen, yakni menjual dengan harga yang bersaing dan meningkatkan kualitas barangnya agar dibeli sebanyak mungkin oleh konsumen. Hal yang sama juga pada politisi, birokrat, dan pemilih, dimana ketiganya selalu membawa kepentingan, sesuai dengan peran yang dimainkannya di dalam sistem pasar politik.

 Dalam tataran realitas sosial ekonomi politik, maka bebera pandangan dan asumsi dasar dari pilihan publik dikategorikan sebagai berikut; Pertama, dibidang sosial maupun politik, pemilih dapat dianggap sebagai konsumen, yang meminta komoditi publik, yang seharusnya disediakan oleh politisi atau pemerintah, yang memenangkan pemilu karena dukungan para pemilih tersebut. Dengan analogi tersebut, pemerintah dapat diasumsikan sebagai supplier,  yang dapat menyediakan komoditi publik untuk masyarakat.

Kedua, public choice sangat tertuju perhatiaanya terhadap fungsi pilihan sosial (social choice function) atau eksplorasi terhadap kepemilikian kesejahteraan sosial. Analisis public choice terarah pada masalah agregasi preferensi individu untuk memaksimumkan fungsi kesejahteraan sosial tadi atau memuaskan seperangkat kriteria normatif. Gambaran dasar dari pendekatan public choice adalah penekanan dalam menilai keputusan-keputusan yang rasional, baik oleh individu anggota masyarakat, warga negara maupun keputusan rasional oleh pemerintah.

Pendekatan ini dengan demikian tidak menolak kemungkinan kepentingan kolektif atau tindakan kolektif, tetapi semuanya itu, (sebagai pandangan Adam Smith) merupakan resultante dari segenap kepentingan individu yang ada di dalamnya. Public choice juga tidak menolak eksistensi politik, tetapi justru mengasumsikan bahwa watak politik dan kelembagaannya dapat dianalisis secara analog sebagaimana sikap ekonomi individu dan watak pasar di dalam kerangka analisis ekonomi. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi calon peserta pemilu/pemilukada di daerah-daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi. Tulisan ini dikutip dari referensi ekonomi politik, teori dan aplikasi, buku ajar Fisip Unsil 2009

Blogger Template by BlogTusts Sticky Widget by Kang Is Published by GBT.

Category › kajian