Home ›
Posts filed under serba-serbi
Dinamika politik lokal menjelang perhelatan Pemilukada di Kota Tasikmalaya, makin bersemarak dan dinamis, hal ini ditandai dengan munculnya nama-nama baru yang akan ikut bertarung dalam pemilukada tahun 2012. Nama- nama baru tersebut antara lain; H. Heri Hendriyana (PAN), Ust. Heri Ahmadi (PKS), Deni Romdoni (PDIP), nama-nama baru tersebut memiliki tingkat popularitas yang rendah jika dibanding dengan nama-nama lama yang pernah bersaing di Pilkada tahun 2007 lalu. Koalisi yang sudah terbangun yaitu Partai PPP, PBR, PBB dan PAN (?) sudah mengusung H. Budi Budiman untuk Cawalkot, untuk calon Wawalkot belum ada sampai saat ini. Koalisi yang dibangun oleh PDIP, Gerinda dan PKB mengusung H. Dede Sudrajat sebagai Cawalkot, untuk wakil walikota belum ditentukan karena masih dalam proses. siapa yang layak untuk mendampingi H. Dede. Pengusungan nama calon walikota seperti ; H. Budi Budiman, H. Syarif Hidayat, H. Wahyu, H. Dede Sudrajat, H. Noves dan H. Bubun, nama-nama tersebut adalah nama calon walikota/wakil walikota tahun 2007, sehingga calon-calon tersebut adalah pemain lama yang diusung kembali oleh partainya atau oleh gabungan partai, sehingga muncullah sebutan CLBK ( calon lama bersemi kembali). Menurut hemat saya clbk tidak memberikan perspektif politik baru, mengingat masyarakat kota Tasikmalaya sudah faham betul akan reputasi, latar belakang, kualitas, kapasitas dan tingkat elektabilitasnya. Oleh karena bagi CLBK perlu manuper politik baru. Bravo CLBK
Menjelang pemilukada kota Tasikmalaya tahun 2012, ada hal yang menarik untuk dikaji dan dijadikan bahan pertimbangan para kandidat Z1/Z2 mendatang, yaitu sosok Pemimpin Pesantren dan Kyai di luar pesantren. Mengapa hal ini dianggap menarik untuk dikaji dan dijadikan bahan pertimbangan. Alasannya cukup sederhana, bahwa peran kyai sangatlah besar dalam kehidupan sosial masyarakat Tasikmalaya, bahkan kepemimpinannya melebihi kapasitas seorang lurah atau Rw dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana peran kiai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sampai pada bagaimana peran kiai dalam kehidupan politiknya yang secara tradisional mampu mempengaruhi sikap politik masyarakat di sekitarnya. Faktor perilaku politik kiai sangat berpengaruh dalam masyarakat, mulai dari masalah individu maupun masalah sosial sampai pada persoalan politis dan ekonomis yang secara bersamaan saling berinteraksi membentuk satu kesatuan yang utuh. Belajar dari pemilukada Kabupaten Tasikmalaya beberapa waktu lalu, betapa besarnya peran dan pengaruh kyai dalam kehidupan politik lokal. Hal ini masih terkait aspek sosiologis, bahwa pada masyarakat kita masih banyak pengaruh ketokohan/kebapaan (patrilineal) dalam menentukan sikap dan tindakannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sejarah membuktikan ketika NU lahir pada tahun 1926, dalam perkembangannya setelah kemerdekaan sampai sekarang, NU terorganisir dengan baik. Keterlibatan kiai dalam politik merupakan dampak dari keterlibatan NU dalam politik, menjadikan mereka ikut berkiprah dalam memenangkan partai tertentu dan acapkali kiai yang berpolitik tidak bisa lepas dari konflik kepentingan kepartaian dan agama, sehingga terjadi benturan yang melibatkan umat di belakangnya. Kiai yang menjalankan politik praktis hanya terpolarisasi dalam dua partai yaitu PPP dan PKB. Pemerintah memberi kemudahan terhadap kiai berupa fasilitas untuk berdakwah, keterlibatan kiai dalam politik menimbulkan sikap fanatisme yang dilakukan oleh jamaahnya dan santri. Oleh karena itu perilaku politik kiai NU mempunyai pengaruh pada sikap politik masyarakat. Bagaimana dengan kyai Muhammadyah atau Persis, peran dan pengaruhnya sama saja, yang membedakan adalah keterkaitan para kyai muhammadyah dan persis dengan parpol tidak nampak jelas sebagaimana kyai NU. Misalnya PAN yang dimotori oleh Amin Rais pada awal berdirinya, tidak serta merta warga muhamamadyah menjadi warga/anggota PAN, atau PBB/PKS tidak identik dengan Persis. Namun perilaku para kyai kesemuanya memiliki pengaruh besar terhadap sikap dan tindakan serta orientasi masyarakatnya dalam proses politik.
Ketika bangsa Indonesia dikejutkan dengan berita meninggalnya salah seorang TKW asal Bekasi karena dihukum pancung di Arab Saudi, sontak semua fihak memberikan komentar, kritikan, tuduhan/tudingan yang tendensius, siapa yang mesti bertanggungjawab dalam peristiwa tersebut ? masing-masing fihak berargumentasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, tidak pernah ada fihak yang jujur dan bertanggungjawab penuh dalam kasus ini. Pemerintah bereaksi sebatas pemulangan duta besarnya dari Arab Saudi, dan penyampaian nota protes kepada pemerintah Arab Saudi. Berbeda ketika alm. Gusdur yang mampu menyelamatkan TKW yang divonis hukum pancung atau pemerintahan Filipina yang mampu bernegoisasi dengan pemerintah Arab Saudi, sehingga warga negaranya terbebas dari hukum pancung. Apakah kita sebagai bangsa yang berdaulat tidak memiliki kapabilitas politik diplomasi, ataukah kita sudah kehilangan kharisma/pengaruh dimata bangsa lain. Persoalan TKW yang dihukum pancung adalah persoalan harkat dan martabat bangsa, bukan persoalan kecolongan, tidak memberitahukan kepada pihak pemerintah, bukan persoalan hukum yang berbeda, tapi sudah menyangkut martabat bangsa Indonesia. Bandingkan dengan sebuah kasus tentang perlakuan terhadap perlakuan dalam penyembelihan sapi di beberapa rumah potong hewan di Indonesia, pemerintah Australia langsung bereaksi keras dengan menghentikan ekspor sapi ke Indonesia. Perlakuan terhadap hewan saja pemerintah sangat tanggap terhadap segala kebijakannya, tapi kenapa kita tidak pernah sepeka bangsa lain, meskipun kasusnya hanya menimpa seekor hewan yang namanya sapi. Bangsa kita seringkali diperlakukan lebih dari perlakuan terhadap hewan/tidak manusiawi di negri orang, namun tidak pernah bereaksi keras dan mengambil keputusan yang tepat dalam kasus-kasus manusia Indonesia.
Banyak yang menarik dari diskusi yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Politik Fisip Unsil pada Senin 6 Juni 2010, dengan tema : " Peranan Ilmu Politik dalam demokrasi di aras lokal dan nasional " mengapa tidak , persoalan demokrasi pada tataran implementasi di tingkat lokal maupun nasional sudah berada di persimpangan jalan, artinya kita sebagai bangsa mau menelan bulat-bulat demokrasi produk barat atau tetap konsisten bahwa demokrasi yang berlaku di NKRI adalah Demokrasi Pancasila. Implementasi demokrasi pada tataran aras lokal maupun nasional sudah mengalami defisit makna substansial, hal tersebut dapat kita saksikan secara kasat mata produk hukum/regulasi tentang pemilu, parpol, dan segudang regulasi lainnya, yang hanya mengusung/memuat nilai demokrasi prosedural, sementara nilai demokrasi substansialnya hilang entah kemana ? Sehingga apa yang terjadi dari produk hukum yang tidak memuat nilai-nilai substansial demokrasi Pancasila ? dapat kita saksikan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan saat ini. Pilar dan ciri demokrasi seperti supremasi hukum, HAM, peradilan yang berimbang, equality before the law, dsb.tidak lagi menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan baik di tataran lokal maupun nasional.
Ketika lagu nama-nama udin sedunia beredar dipasaran, masyarakat luas meresponnya biasa-biasa saja, berbeda dengan ketika nama-nama udin lain beredar di dunia maya dan dunia nyata masyarakat, politisi, legislator, lembaga penegak hukum dihebohkan dengan nama udin lainnya. Mengapa tidak heboh, nama udin yang sekarang berada di Singapura dijuluki udin yang bisa terbang, udin yang satunya adalah udin sang penyelamat koruptor. Jika penegak hukum sudah begitu caranya bagaimana dengan orang yang bukan penegak hukum, jika politisi sudah begitu bagaimana jika bukan politisi. Jika supermasi hukum mau ditegakkan bagaimana nasib orang-orang yang seringkali melecehkan hukum tentu tidak setuju, pertanyaannya kapan saya/aku/beta/kami/ akan kaya jika supremasi hukum ditegakkan. Jika supremasi politik mendominasi apa namanya negara ini ? Negara ini kan negara hukum, sumber hukumnya Pancasila. Jika banyak pejabat korupsi berarti tidak Pancasilais. Inilah gonjang-gonjing politik dan hukum nasional yang terjadi di negara kita. Jika terus demikian... kapan Indonesia bisa maju, sejahtera, maksudnya rakyatnya, para pejabatnya kan sudah maju, sudah sejahtera, sudah kaya.
Segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, maka warga negara dalam konteks apapun wajib mengetahui, memahami, menghormati, mentaati. Dapat kita bayangkan ketika warga negara suatu negara menghina, menghujat, melecehkan atau memperlakukan dengan tidak hormat terhadap lembaga negara, simbol negara, atribut negara, semboyan negara adalah warga negara yang patut kita pertanyakan pengetahuan tentang ketatanegaraan, apakah ia buta hukum, buta hati, buta aksara, atau buta segalanya. Terlepas suka atau tidak suka terhadap oknum tertentu atau kapasitas pribadi yang bersangkutan yang memiliki jabatan/status di salah satu parpol di negeri ini, maka ketika bersinggungan dengan kapasitas lembaga negara atau simbol negara, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum. Oleh karena lembaga/simbol negara dibentuk atas dasar konstitusi yang sampai saat ini tidak pernah dirubah, dan tidak perlu dirubah.Curhatnya Pak SBY jangan dimaknai dengan skeptis oleh berbagai pihak/kalangan, karena hal demikian sangat manusiawi. Yang perlu kita lihat mengapa dinegeri ini bangsanya seringkali menghina,menghujat, melecehkan lembaga/simbol negaranya sendiri. Kepada pihak yang seringkali bertindak demikian, saatnya kita untuk terus mawas diri bagaimana jika hal tersebut menimpa diri saudara sendiri ? keluarga saudara ? partai saudara ? Kapan bangsa ini akan bangkit, jika pekerjaannya hanya mencomoohkan, melecehkan, menghujat dsb, kapan kita mau berkarya untuk bangsa ? kapan kita akan memajukan kesejahteraan umum, kapan kita akan mencerdaskan kehidupan bangsa ? Jika para pendiri negara/bangsa ini yang sudah mendahului kita tahu anak dan cucunya, cicitnya bertindak demikian, pasti mereka akan menangis dan berteriak, BERSATULAH wahai anak bangsa, bukan BERSETERU.
Kondisi modal sosial masyarakat khususnya masyarakat pedesaan berupa keakraban, kebersamaan, ketentraman, gotong royong, kepatuhan terhadap nilai dan norma-norma sosial dan adat, tidak lagi dirasakan, maupun dipatuhi oleh masyarakat pedesaan dewasa ini. Asumsi yang mendasari pernyataan tersebut didasarkan pada kondisi masyarakat terutama modal sosial dan perilaku masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program pemberdayaan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak berorientasi kepada masyarakat desa/pedesaan.
Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini dapat terjadi pada situasi tatanan masyarakat yang belum madani, salah satu indikasinya dapat dilihat dari kondisi kelembagaan masyarakat yang belum berdaya, yang tidak berorientasi pada keadilan, tidak dikelola dengan jujur serta terbuka dan tidak berpihak serta memperjuangkan kepentingan masyarakat lemah. Kelembagaan masyarakat yang belum berdaya tersebut pada dasarnya disebabkan oleh karakteristik lembaga masyarakat yang ada di masyarakat cenderung tidak mengakar dan tidak representatif. Di samping itu, ditengarai pula bahwa berbagai lembaga masyarakat yang ada saat ini dalam beberapa hal lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar masyarakat atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya. Kondisi ini akan semakin mendalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga masyarakat yang ada di wilayahnya. Atas dasar kondisi itu, maka kemandirian lembaga masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan masyarakat termasuk masyarakat daerah pedesaan, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin/lemah dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di tingkat pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten / kota sampai tingkat yang lebih tinggi, baik ditinjau dari aspek sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik,ketahanan dan keamanan maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.
Gambaran lembaga masyarakat seperti dimaksud di atas hanya akan dicapai apabila orang-orang yang diberi amanat sebagai pemimpin masyarakat tersebut merupakan kumpulan dari orang-orang yang peduli, memiliki komitmen kuat, ikhlas, relawan dan jujur serta mau berkorban untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Tentu saja hal ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena upaya membangun kepedulian, kerelawanan, komitmen, pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan perilaku masyarakat.
Hari Selasa 26 April 2011 pk. 13.39 fenomena alam gempa bumi 6,3 sr yang berpusat di sebelah barat daya Cilacap guncangannya terasa di Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, bahkan sampai ke Sukabumi, banyak warga yang panik dan berhamburan ke luar rumah, khawatir rumahnya/bangunan yang merekan tempati roboh dan menimpa mereka. Pada kondisi seperti itu, ada yang sadar dan berucap menganggungkan nama Alloh, namun ada pula yang karena panik bukannya nama besar Alloh tapi nama-nama lain yang mereka sebut dan diucapkan. Sadar dan tidak sadar khakekatnya milik Alloh, Persoalannya apakah kita dalam setiap langkah kehidupan di dunia ini dipenuhi dengan ketidaksadaran atau sengaja tidak sadarkan diri. Coba kita lihat di berbagai media atau disekitar kita, masih banyak manusia berbuat dengan dalih tertentu untuk mengelabui diri sendiri, orang lain dengan berbagai cara dan tindakan; mulai dari korupsi, membunuh, menipu, menyebar bom, memfitnah, dsb. Apakah perbuatan tersebut dalam kondisi sadar atau tidak sadar. Mudah-mudahan kita selamanya sadar, kejadian gempa bumi Selasa 26 April 2011, menyadarkan kita akan firman Alloh surat 13:39 Allah menghapus apa yang Dia kehendaki, dan perbaikan (apa yang Dia kehendaki).
